Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Ijin Pendirian PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)

Dokumen yang harus disertakan :
  1. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya sebagai Biro Perjalanan Wisata, memiliki salah satu kegiatan usaha dibidang kegiatan keagamaan/perjalanan ibadah
  2. Akta keterangan terdaftar sebagai badan hokum dari kementerian Hukum dan HAM
  3. Fotocopy KTP pemilik saham, komisaris dan direksi.
  4. Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris dan direksi bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hokum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hokum tetap
  5. Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hokum terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hokum tetap
  6. Fotocopy sertifikat hak milik atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 4 tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari notaries
  7. Surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah
  8. Fotocopy atau pengesahan tanda daftar usaha pariwisata yang masih berlaku
  9. Dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat 2 tahun sebagai biro perjalanan wisata
  10. Fotocopy sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku.
  11. Struktur organisasi biro perjalanan wisata yang ditandatangani oleh direktur utama dan dibubuhi cap perusahaan
  12. Fotocopi surat kontrak kerja karyawan biro perjalanan wisata
  13. Dokumen laporan keuangan perusahan 2 tahun terahir dan telah diaudit akuntan public yang terdaftar di Kemeneterian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian
  14. Fotocopy nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan
  15. Catatan : A. Dalam hal dokumen persyaratan rekomendasi belum terpenuhi, BPW diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan sampai tanggal 14 hari kerja. B. Dalam hal BPW telah melewati waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana point 1 kepala Kantor Wilayah dan / atau kepala Kementerian Agama Kab/Kota menerbitkan berita acara yang cukup ditandatangani oleh pihak petugas Kanwil